Otofemale.id - Sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan diberlakukan tahun depan.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ( BPTJ) berlakukan ERP pada kendaraan yang hendak masuk Jakarta.
Baca Juga: Tasikmalaya Geger, Teror Pria Kendarai Skutik Lecehkan Perempuan Dengan Lempar Sperma
Jadi tahun depan, buat kendaraan yang hendak masuk Jakarta akan dikenakan biaya.
Adapun rencana penerapan ERP tahun depan ini, pada 3 ruas jalan penghubung Jakarta.
Ketiga ruas jalan yang kena penerapan ERP itu adalah Kalimalang, Margonda, dan Daan Mogot.
Tujuan dari penerapan ERP tahun depan itu untuk megatasi masalah kemacetan Ibu Kota, yang disebabkan penumpukan kendaraan pribadi dari daerah penyangga seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang.
Menurut Kepala Humas BPTJ, Budi Raharjo yang dilansir Otofemale.id dari Gridoto.com, penerapan ERP tahun depan itu karena kebutuhannya sudah mendesak.
"Target ERP yang menjadi lingkup kewenangan BPTJ memang tahun 2020 sebab kebutuhan memang sudah mendesak," kata Kepala Humas BPTJ, Budi Raharjo.
Baca Juga: Pakai Mobil Listrik, Toyota Turun ke Jalan Untuk Riset Mobil Sesuai Kebutuhan Konsumen
Menuju ke penerapan ERP tahun depan, Budi Raharjo mengungkapkan bahwa saat ini pembahasan masih berkutat terkait skema hukum, yaitu tentang PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan ERP diterapkan di jalan nasional.
Dalam penerapan ERP tahun depan, BPTJ pun akan bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sementara pemerintah provinsi akan bertanggung jawab di jalan daerah masing-masing.
Baca Juga: Modal Tangan Kosong Emak-Emak Aceh Remas Aspal Jalanan Sampai Hancur, Bukan Perempuan Biasa
"Sambil berjalan pembahasan tentang payung hukum ini, sedang diupayakan pula pembahasan terkait skema kelembagaan, skema pembiayaan dan juga skema teknis," beber Budi Raharjo.
Untuk bentuk penerapannya, Kepala Humas BPTJ jelaskan bahwa pihaknya masih harus menunggu dibuatkan regulasi.
"Diharapkan jika pada akhirnya sudah terdapat jalan keluar menyangkut skema hukum, maka skema-skema lainnya sudah bisa berjalan secara paralel," jelasnya.
Baca Juga: Ditunggu Sampai 30 Desember, Bila Masih Nekat Tunggak PKB Kendaraan Bisa Disita Sampai Dilelang
Diungkapkan pula bahwa adanya data pergerakan kendaraan yang mengalami peningkatan cukup pesat.
Jika pada 2015 lalu kisarannya masih 44 juta dalam satu hari, pada 2018 naik menjadi 88 juta per harinya.
Angka tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari semua jenis moda transportasi, mulai dari angkutan umum, sepeda motor, mobil pribadi, dan lainnya.
Dan dari angka pergerakan yang alami peningkatan cukup banyak itu, didominasi oleh kendaraan pribadi.
Artikel ini sudah tayang di Gridoto.com, judul : Siap-Siap! Beberapa Ruas Jalan Penghubung DKI Jakarta Akan Berbayar Tahun Depan